Kasubbag Umum dan Keuangan PA Kota Kediri, Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E. dan Bendahara Pengeluaran PA Kota Kediri, Annisa Nur Zamzamah, S.H. Mengikuti Sosialisasi Percepatan Pembayaran Tunjangan Kinerja. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI dalam rangka tertib administrasi dan percepatan proses pembayaran tunjangan kinerja dan transportasi hakim pada Selasa (26/09/2023) secara daring di Ruang Media Center PA Kota Kediri.
Acara dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Edi Yuniadi, S.Sos, M.M., CPASK. yang menjelaskan tentang Kendala Pencairan Tunjangan Kinerja yang dialami oleh satuan kerja. Bapak Edi juga menjelaskan dasar percepatan pembayaran ini mengacu pada pembaruan PMK Nomor 80/PMK.05/2017 menjadi PMK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementrian Negara/Lembaga. Bapak Edi menjelaskan tujuan diterbitkannya PMK Nomor 20 Tahun 2023 ini bertujuan untuk Efisien & Efektif, Elektronifikasi Dokumen, dan Simplifikasi Dokumen.
Dalam Paparan Bapak Edi menjelaskan beberapa kesalahan yang sering dialami oleh satuan kerja antara lain :
1. Keterlambatan pengisian absensi dan capaian kinerja
2. Pengajuan SPM maksimal 5 hari kerja apabila satuan kerja belum melakukan penginputan maka pembayaran akan dilakukan pada bulan berikutnya
3. Nama di Rekening tidak sama antara data satuan kerja dengan omspan, sehingga Satuan Kerja perlu melakukan validasi rekening di Satuan Kerja masing-masing.
4. Masih ada Satuan Kerja yang melakukan absensi dengan status WFH, padahal wilayah tersebut tidak berstatus darurat covid. Kecuali daerah tersebut terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan WFH.
Dengan Arahan Bapak Edi Satuan kerja dapat memiliki satu tujuan untuk keberhasilan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kasubbag Pembayaran dan Gaji Juwan Jusliawan yang menjelaskan tentang kondisi terkini tentang pengelolaan dokumen tagihan (SPM) dan Pengelolaan Belanja Tunjangan Kinerja. (ans/enf/wul)