Surabaya (Kamis, 21/12/2023), Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan(PTIP) mengikuti acara Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Anggaran (Baseline) T.A. 2025 di Lingkungan PTA Surabaya yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Hotel Grand Dafam Signatur Surabaya. Acara ini digelar mulai tanggal 20 sampai 22 Desember 2023 dengan dihadiri oleh seluruh sekretaris, kepala sub bagian Umum& Keuangan dan Kepala sub bagian di pengadilan agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dibuka pada hari Rabu, 20 Desember 2023 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.. Dalam sambutan dan pembukaan kegiatan beliau menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan untuk memonitoring pelaksanaan anggaran TA 2023, perencanaan anggaran TA 2024 dan pengusulan rencana anggaran TA 2025 melalui aplikasi e-iplans. Acara dilanjut dengan kegiatan tandem secara daring dengan Kegiatan monitoring dan evaluasi dengan Biro Perencanaan yang diselenggarakan di Yogyakarta. Kegiatan ini dinarasumberi langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI, Bapak Sahwan, M.H.
Dihari kedua acara dimulai dengan penyajian materi terkait Penatausahaan Hibah. Materi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Rencana dan Program dari Biro Perencanaan MA, Bapak Hadi Sunarso, S.E. Materi ini diangkat karena satker dianggap perlu mereviu angka dasar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, selain itu satker juga perlu memberikan informasi kepada para mitranya terkait anggaran yang diperlukan. Hibah secara administrasi telah diatur dalam PMK 99/PMK.05/2017 dan Perma No. 05 Tahun 2022.
Materi berikutnya tentang Monitoring dan Evaluiasi Penyusunan Anggaran yang diampu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Surabaya, Bapak H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.. PTA Surabaya, khususnya tim perencanaan sedang melakukan proses verifikasi pengusulan rencana anggaran TA 2025 yang telah diinput pada aplikasi e-iplans. Dari seluruh usulan yang diterima, PTA surabaya mewajibkan agar dilengkapi dengan data dukung berupa KIB dan Laporan BMN untuk pemeliharan BMN Kantor serta referensi harga barang dari e-catalog LPSE bagi satker yang mengajukan belanja modal. Seluruh usulan yang diajukan harus sesuai dengan keadaan kantor dan hal itu dapat dianalisa dari bukti data dukung yang telah dilampirkan. Untuk beberapa satker yang pengusulannya belum sesuai dengan data dukung agar ditinjau ulang dan diperbaiki dengan pendampingan dari Tim Perencanaan PTA Surabaya.
Diakhir materi bapak Nidzom mengatakan bahwa perencanaan anggaran bukan hanya untuk tahun 2025 saja tapi perencanaan harus dilakukan hingga lima tahun kedepan. Perencanaan anggaran juga harus melibatkan unsur pimpinan sehingga dapat mencakup seluruh kebutuhan organisasi.