Ketua PA Kota Kediri bersama para Pimpinan dan Hakim mengikuti acara Pembinaan dan Diskusi Hukum yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertempat di Vasa Hotel Surabaya pada Senin (22/05/2023). Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber Yang Mulia Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI dan Dr. H. Wahyu Widiana, M.A., Senior Adviser Australia Indonesia Partnership for Justice 2 dan Mantan Direktur Jenderal Badilag. Serta dihadiri juga oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Se-Wilayah PTA Surabaya.
Dalam pembinaannya YM. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M, menyampaikan beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pengaduan teknis yudisial antara lain : Kesiapan Tusi dan SOP Pelayanan Satu Pintu (PTSP) yang harus dilaksanakan, permasalahan mengenai eksekusi, mediasi, Putusan Pengadilan, dan BAS. Beliau juga membahas permasalahan Hukum dalam berkas perkara kasasi dan PK diantaranya Utang Bersama, Akad Syariah, Penetapan Ahli Waris dan juga Pengasuhan anak. Selain pembahasan tentang permasalahan hukum dalam berkas perkara kasasi dan PK YM Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M juga menyampaikan potensi dari Pengembangan Pariwisata Halal apabila mengalami sengketa sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani dikarenakan model bisnis ini masuk kedalam kategori dari bisnis syariah.
Pada sesi paparan narasumber kedua Dr. H. Wahyu Widiana, M.A. membahas tentang efektifitas PERMA 5 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Dalam paparannya beliau menjelaskan upaya yang dilakukan Mahakamah Agung dalam melakukan efektifitas pelaksanaan PERMA 5 Tahun 2019 salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan FCFCoA dalam meningkatkan kapasitas dan wawasan hakim mengenai Dispensasi Kawin serta menerbitkan buku saku bagi Hakim. Beliau juga menjelaskan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang diluncurkan oleh BAPPENAS dan KPPPA antara lain :
1. Penguatan Kapasitas Anak
2. Lingkungan Yang Mendukung PPA
3. Aksesibilitas & Perluasan Layanan
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
5. Penguatan Kordinasi Pemangku Kepentingan