Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Segeneap Keluarga Besar Pengadilan Agama Kota Kediri Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. "atas pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung (UNILA)"

Keluarga besar Pengadilan Agama Kota Kediri mengucapkan selamat dan Sukses kepada YM. Prof. Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. atas Pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Peradilan Agama Islam pada UIN Sunan Ampel Surabaya