logo

Written by Super User on . Hits: 42

LOGO PA Kediri New

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A34/1291/HK.00.8/SK/8/2018

Tentang

STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Menimbang

:

a.

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

b.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,

kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan”;

c.

Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang dipergunakan   sebagai pelayanan kepada   masyarakat, khususnya

para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Kota Madiun;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Kehakiman;

Tentang Kekuasaan

2.

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Ulangan;

Tentang Peradilan

3.

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Publik;

Tentang Pelayanan

4.

Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009     Tentang Perubahan; kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5.

Undang-Undang 14 tahun 1985 yang terakhir dirubah dengan UU Nomor:3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

6.

HIR/RBG Hukum Acara Perdata;

7.

Undang-Undang   Nomor:   14 Tahun 2008     tentang Keterbukaan Informasi;

8.

Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

9.

Peraturan Menteri PAN-RB No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012. Tentang Standar Pelayanan Peradilan

Memperhatikan

:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April    2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III tentang


Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

:

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-

A34/1291/HK.00.8/SK/8/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Kota Madiun;

Kedua

:

Diinstruksikan kepada seluruh Pejabat dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Kota Madiun untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini;

Ditetapkan di

:

Kota Kediri

Pada tanggal

:

10 Agustus 2018

 

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

NIP. 19631111.199203.1.003


                       LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Nomor : W13-A34/1291/HK.00.8/SK/8/2018

Tanggal : 10 Agustus 2018

BAB I

DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN DAN JENIS PERAKARA

Pasal 1

Standar pelayanan pada Pengadilan Agama Kota Madiun didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

  1. HIR;
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun1974;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman;
    1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun2009;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyari’ah;
  6. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;
  7. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok;
  8. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum EkonomiSyariah;
    1. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu diPengadilan;
  9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;
    1. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  10. PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;
    1. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) LingkunganPeradilan;
  11. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
  12. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanAgama;
    1. Keputusan Ketua MA-RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi diPengadilan;
  13. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA 095/X/2006 tentang Izin Sidang Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dengan HakimTunggal;
  14. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No.MA/KUMDIL/8810/1987.


Pasal 2

  1. Jenis perkara yang menjadi kewenangan / yang ditangani Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut:
    1. perkawinan;
    2. waris;
  2. wasiat;
    1. hibah;
    2. wakaf;
  3. zakat;
    1. infaq;
    2. shadaqah;dan
  4. ekonomisyari'ah.
  5. Perkara perkawinan meliputi:
    1. izin beristri lebih dariseorang;
      1. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
      2. dispensasikawin;
      3. pencegahanperkawinan;
      4. penolakan perkawinan oleh Pegawai PencatatNikah;
      5. pembatalanperkawinan;
      6. gugatan kelalaian atas kewajiban suami danistri;
      7. perceraian karenatalak;
        1. gugatanperceraian;
  6. penyelesaian hartabersama;
  7. penguasaananak-anak;
    1. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidakmematuhinya;
    2. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekasistri;
  8. putusan tentang sah tidaknya seoranganak;
  9. putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua;
  10. pencabutan kekuasaanwali;
    1. penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang walldicabut;
    2. penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yangbelumcukupumur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya;
    3. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
    4. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukumIslam;
    5. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
    6. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yanglain.


  1. Perkara waris meliputi:
    1. penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
    2. penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahliwaris.

  1. Perkara ekonomi syari’ah meliputi:
    1. banksyari'ah;
    2. lembaga keuangan mikrosyari'ah.
  2. asuransisyari'ah;
    1. reasuransisyari'ah;
    2. reksa danasyari'ah;
    1. sekuritassyari'ah;
    2. pembiayaansyari'ah;
  3. pegadaian syari'ah;
  4. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;dan
  5. bisnissyari'ah

BAB II PELAYANAN MEJA I & MEJA II

Pasal 3

  1. Pendaftaran gugatan/permohonan perkara tingkat pertama, pengajuan banding kepada Pengadilan tingkat banding, pengajuan kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)menit;
  1. Bagi Penggugat/Pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya/permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, dan gugatan/permohonan tersebut wajib ditulis olehpengadilan;

(3). Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara tersebut kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), selanjutnya pihak Penggugat/Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara tersebut melalui Bank. Petugas Meja Pertama membubuhi stempel cap lunas pada SKUM tersebut dan mendaftar perkara tersebut kedalam Buku Register perkara;

(4) Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa diketahui Camat setempat atau surat keterangan tunjangan sosial lainya, seperti, Kartu Keluarga Miskin (KTM), kartu jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Tunai Langsung (BLT) ;


Pasal 4

Penetapan Majelis Hakim dalam tingkat pertama oleh Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakilinya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pendaftaran perkara;

Pasal 5

Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pendaftaran perkara;

Pasal 6

  1. Pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum harisidang;

  1. Karena alasan penting dan mendesak pemanggilan sidang terhadap pihak berperkara dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kalender dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan tersebut;
  1. Waktu pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara:
    1. Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon (pihak-pihak) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender setelah pendaftaranperkara;

  1. Jika Tergugat atau Pemohon/Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama lain dalam wilayah PTA Surabaya selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kalender setelah pendaftaranperkara;
  1. Jika Tergugat atau Pemohon/Termohon berdomisili di wilayah propinsi lain di Indonesia, pemanggilan sidang ditentukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pendaftaranperkara;
  1. Jika Tergugat atau Termohon berdomisili di luar negeri penentuan hari sidang ditetapkan 6 (enam) bulan setelah surat permohonan pemanggilan melalui Departemen Luar Negeridikirimkan;
  1. Jika Tergugat atau Termohon (dalam perkara perceraian) tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Repubilk Indonesia (Ghoib), ditetapkan 4 (empat) bulan setelah pendaftaran perkara, dan pemanggilan kepada Tergugat atau Termohon dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No.9 tahun1975;
  1. Penyampaian Relass Panggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum harisidang;


BAB    III PROSES PERSIDANGAN

Pasal 7

  1. Setiap Panitera Pengganti wajib membuat daftar perkara yang akan disidangkan dan ditempatkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama dan situs Pengadilan Agama;
  1. Sidang dimulai pada jam 09.00 WIB. Dalam hal pelaksanaan sidang tertunda, maka Pengadilan memberikan informasi tentang alasan penundaan kepada para pihak berperkara maupun masyarakatumum;
  1. Pemanggilan masuk ke ruang sidang terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan oleh Panitera Pengganti sesuai dengan nomor urut daftar hadir pihakberperkara;

  1. Dalam perkara perceraian, jika pada hari sidang pertama kedua belah pihak berperkara hadir menghadap sidang, atau pada sidang lanjutan ketika pertama kali kedua belah pihak hadir, maka Ketua Majelis Hakim wajib mendamaikan sesuai ketentuan perundangan, selanjutnya mengupayakan agar kedua belah berperkara melakukan mediasi, dalam perkara non perceraian maka diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 secaramurni;

Pasal 8 PROSES MEDIASI

  1. Pengadilan memberikan layanan mediasi kepada para pihak berperkara dan tidak dipungutbiaya;
  1. Ketua Majelis menyediakan waktu selama-lamanya 40 (empat puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kalender kepada para pihak untuk proses mediasi;

  1. Para pihak berperkara dapat memilih Mediator yang disediakan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam daftarMediator;
  1. Jika para pihak berperkara gagal memilih Mediator, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Hakim bukan pemeriksa perkara sebagaiMediator;

  1. Biaya panggilan mediasi dibebankan kepada penggugat melalui panjar biayaperkara;
  1. Dalam hal para pihak memilih mediator yang bukan Hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihakberperkara;


  1. Dalam melakukan perdamaian dan mediasi, majelis Hakim mempedomani Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3804/OT.01.3/X/2012, tanggal 04 Oktober 2012 tentang Perdamaian danMediasi;

Pasal 9 PERIKSAAN PERKARA

  1. Pada sidang pembacaan surat gugatan Penggugat, Ketua Majelis Hakim harus berupaya meminta penjelasan terhadap surat gugatan tersebut, yakni tentang kelengkapan dan kejelasan identitas dan pekerjaan riil pihak-pihak, dalil-dalil/posita yang kurang jelas, petitum yang tidak lengkap dansebagainya;
  1. Ketua majelis hakim wajib memberi kesempatan yang sama kepada pihak berkara untuk melakukan jawab menjawab terhadap dalil-dalil gugatannya, dan memberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara di persidangan;

  1. Panitera pengganti membuat Berita Acara Persidangan dan siap ditanda tangani oleh ketua majelis hakim pada sidang berikutnya, dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah pekaradiputus;

  1. Lama penundaan sidang disesuaikan dengan waktu pemanggilan pihakberperkara;

  1. Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, maka Majelis Hakim harus mengadakan sidang Pemeriksaan setempat;

  1. Penundaan sidang untuk pembacaan putusan ditetapkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk penyelesaian pembuatanputusan;
  1. Setelah selesai sidang pembacaan putusan, maka ketua majelis hakim wajib menyampaikansecaralisankepadapihakyanghadirdipersidangan,agardalamwaktu

14 (empat belas) hari kalender dapat mengambil salinan putusan perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama;

  1. Jika pada sidang pembacaan putusan salah satu pihak tidak hadir di persidangan, atau pihak-pihak dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan, maka Juru Sita Pengganti menyampaikan/mengirimkan salinan putusan kepada pihak berperkara selambat- lambatnya 14 (empat belas) harikalender;
  1. Ketua majelis hakim meminutasi berkas perkara kemudian menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perkaradiputus;


Pasal 10

  1. Proses persidangan perkara pada tingkat pertama selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan;
  1. Ketua Majelis wajib melaporkan alasan keterlambatan proses persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama jika proses perkara tersebut melebihi 6 (enam)bulan;

BAB III

PELAYANAN GUGATAN KELOMPOK

Pasal 11

  1. Gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq danshadaqah.
  2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harusmemuat:
    1. Identitas lengkap dan jelas dari wakilkelompok.
    2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompoksatu-persatu.
    3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukanpemberitahuan.
  3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus darianggota.
  4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusanHakim.
  5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaanperkara.
  6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap- tahap:
    1. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
    2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatandikabulkan.
  7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan ataunotifikasi.


Pasal 12 Pemeriksaan Gugatan Kelompok

Gugatan kelompok diperiksa sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku pada gugatan secara umum, kecuali yang secara khusus di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

BAB IV

PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Pasal 13

Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana

  1. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secaraelektronik.
  2. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah).
  3. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun2016.

Pasal 14

Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

  1. identitas penggugat dantergugat;
  2. penjelasan ringkas dudukperkara;
  3. tuntutan penggugat;dan
    1. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Pasal 15

  1. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untukmengadili.
  2. Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusandiucapkan.
  3. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusandiucapkan.


Pasal 16

Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa

  1. Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun2016.
  2. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2014.

Pasal 17 Majelis Hakim

  1. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukanlain.
    1. Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakimanggota.
  2. Majelis hakim yang ditunjuk telah bersertifikasi Ekonomi Syariah sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016. Apabila tidak hakim yang bersertifikasi Ekonomi Syariah tidak mencukupi, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional EkonomiSyariah.

Pasal 18

Tata Cara Pemanggilan

  1. Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Inlandsch Reglement) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun2016.
  2. Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan BantuanPanggilan/Pemberitahuan.
  3. Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologiinformasi.

Pasal 19 Upaya Damai

  1. Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakanperdamaian.
  2. Upayadamaisebagaimanadimaksudayat(1)mengacupadaketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan.

Pasal 20 Putusan

Putusan perkara ekonomi syariah baik yang diperiksa dengan acara sederhana maupun dengan acara biasa, terdiri dari:


  1. Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA;
  2. Identitas parapihak;
  3. Uraian singkat mengenai dudukperkara;
  4. Pertimbangan hukum;dan
  5. Amarputusan.

Pasal 21 Upaya Hukum

  1. Upaya hukum perkara ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakuan dengan acara sederhana adalah mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.
    1. Atas keberatan tersebut, kemudian diproses sesuai ketentuan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana.
  2. Upaya hukum perkara ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakuan dengan acara biasa adalah banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sebagaimana perkara gugatan padaumumnya.

BAB    V PELAYANAN MEJA III

Pasal 22

Panitera Muda Hukum mengirimkan salinan putusan kepada para pihak berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara diputus, melalui Jurusita/Jurusita Pengganti yang menangani perkara tersebut;

Pasal 23

Dalam hal penanganan perkara Cerai Talak, maka dalam rangka memenuhi azaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Jika Pemohon dan Termohon hadir pada saat pembacaan putusan, maka Penetapan Hari sidang Ikrar Talak ditetapkan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah perkara diputus, atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita pengganti agar memanggil kedua pihakberperkara;
  1. Jika Pemohon/Termohon tidak hadir saat pembacaan putusan, atau terhadap putusan Verstek, maka Hari sidang Ikrar Talak ditetapkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepada pihak berperkara, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender jika relaas pemberitahuan isi putusan diterimakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Dan selanjutnyaKetua Majelis


memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara agar hadir dalam sidang Ikrar talak tersebut;

Pasal 24 Pembuatan/Penerbitan akta cerai oleh Panitera :

  1. Pada perkara cerai talak, akta cerai diterbitkan pada hari yang sama setelah sidang Ikrar Talak, atau selambat-lambat 1 (satu) hari kalender setelah sidang Ikrar Talak dilaksanakan;
  1. Pada perkara cerai gugat, akta cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kelender setelah putusan perkara dinyatakan berkekuatan hukumtetap;

  1. Panitera Muda Hukum menyerahkan akta cerai kepada masing-masing pihak berperkara setelah kepadanya dipungut biaya akta asli yang dibuat di kepaniteraan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2008;

BAB VI PENGAJUAN BANDING

Pasal    25

(1). Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim, dapat mengajukan permohonan banding dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan dibacakan. Atau 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepadanya dalam hal para pihak berperkara tidak hadir saat sidang pembacaan putusan;

  1. Pemohon banding menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya banding dan menerima SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang kas Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Banding yang ditanda tangani oleh pihak yang menyatakanbanding;
  1. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah pernyataan banding perkaratersebut;
  1. Pemohon banding dapat menyampaikan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda terima Memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan salinan Memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari kalender setelah penyampaian Memoribanding;

  1. Termohon Banding dapat menyampaikan Kontra Memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, dan pada saat yang sama panitera membuat Tanda Terima Kontra Memoribanding.SelanjutnyaJurusita/JurusitapenggantimenyampaikansalinanKontra


Memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari kalender setelah penyampaian Kontra Memori banding;

  1. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara untuk memeriksa/membaca berkas banding (INZAGE) dalam tempo 14 (empat) hari kalender setelah pernyataanbanding;

Pasal 26

Pengiriman berkas banding (Berkas A dan B) kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya :

  1. Bagi Penggugat dan Tergugat atau Pemohon/Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pernyataanbanding;
  1. Jika Penggugat atau Tergugat dan Pemohon atau Termohon berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya;

BAB VII

PENGAJUAN KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI

Pasal    27

  1. .Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan banding diberitahukankepadanya.

  1. .Pemohon Kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya kasasi dan menerima SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang kas Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Kasasi yang ditanda tangani oleh pihak yang menyatakankasasi;
  1. .Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah pernyataan kasasi perkaratersebut;
  1. .Pemohon kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda terima Memori kasasi. Selanjutnya Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan salinan Memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah penyampaian Memorikasasi;


  1. .Termohon kasasi dapat menyampaikan jawaban/Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Salinan Memori kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan salinan Kontra Memori Kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah penyampaian Kontra MemoriKasasi;

Pasal 28

Pengiriman berkas Kasasi (Berkas A dan B) kepada Mahkamah Agung RI:

  1. Bagi Pemohon kasasi dan Termohon kasasi yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataankasasi;
  1. Jika Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Pasal 29

  1. .Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung Kasasi, dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam tempo 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah putusan kasasi diberitahukankepadanya.
  1. .Pemohon PK menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang kas pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Peninjauan Kembali yang ditanda tangani oleh pihak yang menyatakan Peninjauan Kembali(PK);
  1. .Permohonan Peninjauhan Kembali terhadap suatu putusan kasasi harus didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:
    1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakanpalsu;
    2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang berssifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;
    3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
    4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
    5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau samatingkatnya;


  1. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata;

  1. .Panitera Pengadilan Agama wajib memberitahukan permohonan PK beserta alasan- alasannya kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyatanPK;
  1. .Termohonan PK dapat mengajukan Jawaban/Tanggapan atas alasan Peninjauahan Kembali selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kepadanya diberitahukan permohonan PK danalasan-alasannya;
  1. .Bagi Pemohon PK dan Termohon PK yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka pengiriman berkas Peninjauahan Kembali (Berkas A dan B) dilaksanakan pada 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataanPK;

Pasal 30

Pencabutan Gugatan dalam tingkat pertama, atau pada tingkat banding, atau pada tingkat Kasasi dan atau pada tingkat Peninjauan Kembali:

  1. Pencabutan gugatan/surat permohonan oleh Penggugat/Pemohon dalam tingkat pertama dapat dilakukan sepihak. Pencabutan surat gugatan/surat permohonan harus diketahui/disetujui oleh Tergugat/Termohon jika dilakukan setelah ada jawaban dari Tergugat/Termohon;
  1. Jika pencabutan dilakukan oleh Kuasa Penggugat/Pemohon, maka pencabutan gugatan tersebut harus diketahui oleh prisipalnya, dan pernyataan pencabutan tersebut harus dilakukan dihadapan sidang atau dihadapanPanitera;
  1. Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan perkara tersebut yang ditanda tangani Penggugat/Pemohon atau Kuasanya, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut, atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

BAB VIII PELAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 31

  1. Pengadilan Agama Kota Madiun tidak ada dana Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dari DIPA;
  1. Pengadilan Agama Kota Madiun menyediakan petugas piket yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
    1. Bantuan pengetikan suratpermohonan/gugatan;
    2. Konsultasi dan informasi tentang prosedur berperkara di Peradilan Agama Kota Madiun;


BAB VII PELAYANAN INFORMASI

Pasal 32

  1. Pengadilan Agama menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan secara on line atau melalui situs Pengadilan Agama Kota Madiun dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalamputusan;
  1. Permohonan informasi tentang putusan diajukan melalui Petugas MejaInformasi;
  1. Pengadilan Agama memberikan jawaban terhadap permohonan informasi selambat- lambatnya 6 (enam) hari kerja. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untukmenggandakannya;
  1. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui MejaInformasi;

  1. Pengadilan Agama akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai standar wilayah setempat, dan tidak memungut biayalainnya;

BAB X PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 33

Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan keluhan berkenaan dengan pelayanan pengadilan, dapat menyampaikannya melalui Meja Pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Materi pengaduan tidak terkait dengan isi putusan atau tentang subtansiperkara;
  1. Tidak berkaitan dengan pelayanan pengadilan yang usia perkaranya melebihi 3 (tiga) tahun;
  1. Pengaduan disampaikan melalui meja pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan atau disampaikan melalui aplikasi System Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI);
  1. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi tentang status pengaduannya;
  1. Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan petugas meja pengaduan memasukkan kedalam aplikasi SIWASMA-RI;


  1. Pengaduan tersebut kemudian diproses di Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun tindaklanjut pengaduan tersebut oleh tim pemeriksa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti tergantung pada hasil penelaahan di BAWAS sesuai dengan ketentuan PERMA No.9 tahun2016;

  1. Pelapor mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya serta mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yangdidaftarkannya.

Ditetapkan di

:

Kota Kediri

Pada tanggal

:

10 Agustus 2018

 

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

NIP. 19631111.199203.1.003

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kediri

Jl. Sunan Ampel No. 36

Telp: 0354-683819
Fax: 0354-683819

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow :

instagram

Tautan Aplikasi

Copyright © 2019.  Template Mahkamah Agung RI | Edited By IT Pengadilan Agama Kota Kediri