Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri
SEJARAH PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
Kota Kediri adalah salah satu kota yang ada di Jawa Timur yang letak geografisnya berada di 1110 05’ – 1120 03’ BT dan 70 45’ – 70 55’ LS, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
Sebelah Barat : Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
Kota Kediri pada mulanya menjadi bagian dari Kabupaten Kediri, namun sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 14 Agustus 1950, Kota Kediri resmi menjadi Pemerintah Kota Kediri yang terlepas dari Pemerintah Kabupaten Kediri.
Kota Kediri yang luas wilayahnya 63,40 Km2 berada pada ketinggian 67 m diatas permukaan air laut, terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto.
Seiring dengan sejarah perjalanan kota Kediri, Pengadilan Agama Kediri juga mengalami perubahan-perubahan, baik dari nama, wilayah hukum dan kantornya. Pengadilan Agama Kediri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 14 Januari 1951 yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri, tepatnya di Kelurahan Kampung dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang menempati bekas rumah Bupati Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri berpindah tempat dan menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri yang kemudian pindah lagi dan menempati gedung bekas Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Sekartaji, desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, nomor 232 Tahun 1989, tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap menempati gedung yang berada di Jalan Sekartaji Kediri yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan Pengadilan Agama Kediri menempati gedung yang terletak di Jalan Sunan Ampel Nomor 1, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Kediri yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. Gedung Pengadilan Agama Kediri yang luasnya + 950 m2 dibangun diatas tanah seluas + 1.400 m2 dan pada tanggal 1 Januari 1989 diresmikan oleh bapak H. Muchtar Zarkasy, selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama.
Kemudian pada tahun 2019 dengan adanya Berita Acara Serah Terima Alih Fungsi kantor Pengadilan Negeri Kota Kediri Menjadi Gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : W14-U4/1634/PL.01/9/2019 Tanggal : 14 Oktober 2019 Pengadilan Agama Kota Kediri Berpindah Tempat menempati gedung ex- Pengadilan Negeri Kota Kediri di Jl.Dr.Sahardjo No.20 Kota Kediri Kode Pos : 64116 No.Tlp. (0354) 68381 Faximile : (0354) 68381 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .Dengan luas tanah 4.226 m persegi termasuk halaman depan, tempat parkir Pegawai, dan parkir para pihak. Akan tetapi gedung ex- Pengadilan Negeri Kediri tersebut belum bisa dimasukan ke dalam SIMAK BMN Pengadilan Agama Kota Kediri.
Dengan diresmikannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs.H.Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. Sejak diresmikannya pada hari jum'at tanggan, 15 November bertepat tanggal 18 Robiul Awal 1441 H.maka Kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Pindah tempat ke alamat jl.Dr. Sahardjo No.20 Kota Kediri.
Pengadilan Agama Kediri sejak dibentuk pada tanggal 1 Januari 1989, telah mengalami pergantian pimpinan, sebagai berikut:
1. SUTIKNO ROZI, S.H, dari tahun 1989 s/d 1993.
2. Drs. H. PURWOSUSILO, S.H, dari tahun 1993 s/d 1994.
3. H. MOH. MUNAWIR, S.H, dari tahun 1995 s/d 2000.
4. Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H, dari tahun 2000 s/d 2002.
5. Drs. H. SUHARTOYO, S.H, M.H, dari tahun 2002 s/d 2004.
6. Drs. IMAM BAHRUN, dari tahun 2004 s/d 2006.
7. Drs. H. ASHFARI, S.H, dari tahun 2006 s/d 2010.
8. Drs. H. MOH. ROIS A.R, S.H, dari tahun 2010 s/d 2013.
9. Drs. M. EDY AFAN, M.H, dari tahun 2013 s/d 2016.
10. Drs.H . M. ZAENAL ARIFIN, M.H, dari tahun 2016 s/d 2020.
11. H.SUBHAN,S.Ag.,S.H dari tahun 2020 s/d 2021
12. Drs. H. MASNGARIL.KIROM,S.H., M.HES. 2021 s/d 2022
13. A. Rukip, S.Ag. 2022 s/d 2023
14. Syarifa Saimima, S.H.I, M.H. 2023 s/d Sekarang
Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama
|
1. |
Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama |
Download |
|
2. |
Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan |
Download |
|
3. |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942 |
Download |
|
4 |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman |
|
|
5. |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan |
|
|
6. |
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama |
|
|
7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan |
|
|
8. |
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama |
|
|
9. |
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan |
|
|
10. |
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama |
|
|
11. |
Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam |
|
|
12. |
Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkama |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
